DIALEKTIKA KONTEMPORER

Gender dalam Perspektif Sosiologis

Kamis, 16 Mei 20130 komentar

Pendahuluan
Isu gender telah menjadi wacana global. Pasalnya, perhatian terhadap isu gender sudah menjadi agenda internasional. Perhatian dunia secara formal mengenai persamaan antara laki-laki dan perempuan sudah dimulai pada tahun 1948 melalui deklarasi yang disebut sebagai The Universal Declaration of Human Rights oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan tahun 1976 dilengkapi menjadi The International Bill of Human Rights (pernyataan hak asasi manusia). Dalam prakatanya, Presiden Amerika pada saat itu Jimmy Carter menyatakan bahwa Piagam PBB berbicara tentang keyakinan hak asasi manusia yang fundamental, martabat dan penghargaan manusia, serta persamaan hak laki-laki dan perempuan. Selain itu, pada tahun 2000 konferensi PBB menghasilkan Millenium Development Goals (MDGs) yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dicanangkan tercapai paling lambat tahun 2015.
Ahmad Al Yakin, Ambo Upe, Maemunah, LM. Deden Marrah Adil, Riva'i Cawung
Terpaan wacana gender dari Barat kian meningkatkan hasrat “Orang Timur” ikut latah mewacanakan isu ini. Bukan hanya di kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, birokrat, dan politisi, tetapi juga telah memasuki dan merasuki “lorong-lorong” kehidupan di segala lini. Bahkan, gender telah menjadi mainstream dalam diskursus publik, mulai dari wacana yang bernada status quo, kritis, hingga skeptis. Mengapa gender menjadi isu yang menarik diperbincangkan? Apakah karena gender berkaitan dengan kecantikan perempuan? Atau karena penampilan tubuhnya yang seksi? Tampaknya jawaban atas pertanyaan tersebut tidak demikian simpelnya. Gelombang formalisasi isu gender sebagaimana digambarkan di atas secara implisit “meneriakkan” bahwa ada ketidaksamaan hak antara laki-laki dan perempuan di planet ini, sehingga perlu dibuat dalam sebuah pernyataan agar negara maupun masyarakat mengindahkan persamaan hak sebagai sebuah hak asasi manusia. Di samping itu, formalisasi isu gender menunjukkan bahwa gerakan feminis merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di Barat. Penyebab utamanya adalah adanya pandangan sebelah mata terhadap perempuan (misoginy), berkembangnya berbagai anggapan negatif (stereotype) yang dilekatkan kepada perempuan, serta aneka citra negatif yang terkonstruksi dalam nilai-nilai masyarakat, kebudayaan, hukum, dan politik.

Lanjut daripada itu, pemosisian perempuan sebagai salah satu dari delapan program MDGs mengisyaratkan bahwa isu gender merupakan isu sentral yang mendunia. Jika dicermati secara mendalam, maka secara intrinsik sasaran tujuan pada poin ketiga dalam MDGs pada hakikatnya memiliki keterkaitan dengan berbagai tujuan lainnya. Ketimpangan gender berdampak besar pada kemiskinan, pendidikan, angka kematian anak, kesehatan kehamilan, HIV/AIDS, ketahanan lingkungan, dan pembangunan. Perempuan yang tidak berdaya sangat rentan terhimpit dalam lingkaran kemiskinan dan akses dalam pendidikan. Perempuan yang tidak berdaya berisiko besar anaknya mati saat persalinan, selain mengalami masa kehamilan yang menderita. Perempuan yang tidak berdaya tidak memahami risiko-risiko berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS, dan ia akan terpental jauh dari persoalan lingkungan, apalagi pembangunan bermitra internasional.

Meski isu gender telah menjadi wacana global dan bukan lagi menjadi persoalan baru dalam kajian ilmu sosial, hukum, agama, dan politik, namun pemahaman akan persoalan gender secara holistik bukanlah hal yang mudah. Diperlukan berbagai kajian yang dapat mengantarkan pada pemahaman yang benar tentang gender. Hal ini menjadi penting karena gender seringkali diidentikkan dengan jenis kelamin (sex). Padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Karena itu, dalam wacana publik tentang kesetaraan gender pada sebagian kalangan telah mengalami kekeliruan, diantaranya: anggapan bahwa gender sebagai sesuatu yang menyebabkan perempuan menjadi lupa akan kodratnya; gender sebagai bentuk upaya perempuan menyaingi laki-laki; gender sebagai intervensi budaya asing yang akan merombak tatanan budaya harmonis antara perempuan dan laki-laki; dan wacana gender hanyalah wacana seputar perempuan, sehingga laki-laki tidak perlu terlibat di dalamnya.

Agar memudahkan dalam memberikan pengertian gender tersebut, maka sangat penting menjernihkan perbedaan pemahaman antara jenis kelamin (sex) dan gender. Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, dengan alat dan tanda-tanda tertentu pula. Alat-alat tersebut melekat pada manusia, dan umumnya tidak dapat dipertukarkan, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Inilah yang dimaksudkan sebagai ketentuan Tuhan (kodrati). Lain halnya dengan gender, ia diberikan (social given) pada kaum laki-laki maupun perempuan sebagai hasil konstruksi sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan perkasa.

Label, penciri, dan simbol tersebut dapat dimiliki oleh kedua belah pihak. Artinya boleh jadi terdapat laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan (memiliki sifat penyayang). Sementara dalam kondisi yang sama juga terdapat pada perempuan yang rasional, kuat, dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain (Fakih, 1997). Di sinilah awal munculnya identitas gender (gender identity). Perbedaan gender (gender differences) antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang. Pembentukan gender ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruk secara sosio-kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos, seolah-olah telah menjadi keyakinan.

Dalam Women’s Studies Encyclopedia disebutkan bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Mulia, 2004). Konsepsi perbedaan gender antara laki-laki dengan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi (statis). Inilah permulaan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender di tengah kehidupan masyarakat.

Persoalan kemudian muncul karena konstruksi pembagian peran meletakkan atau memosisikan perempuan di berbagai segi kehidupan sebagai the second sex. Peran sosial dipandang sebagai fakta sosial yang harus terpilah ke dalam domain publik versus domestik, maskulin versus feminin, produksi versus reproduksi, rasional versus emosional, superior versus inferior, ordinat versus subordinat, dan masih banyak lagi konstruksi sosio-kultural yang cenderung bias gender. Pemosisian peran secara mutual exlusive ekstrim inilah yang menjadi biang keladi “kemarahan” kaum feminis atas realitas marginal kaum perempuan, kekerasan (violence) baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun kekerasan simbolik.

Dikotomi tersebut menggambarkan penajaman teori nature dan nurture yang menunjukkan pemisahan dan stratifikasi di antara dua jenis kelamin ini. Perempuan dianggap mewakili sikap alam (nature) harus ditundukkan agar mereka lebih berbudaya melalui konstruksi sosial (nurture). Usaha mengkonstruksi posisi perempuan tersebut telah menyebabkan terjadinya proses produksi dan reproduksi ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Implikasi dari konsep tentang pemosisian yang tidak seimbang telah menjadi kekuatan di dalam pemisahan sektor kehidupan ke dalam sektor domestik dan publik dimana perempuan dianggap orang yang berkiprah dalam sektor domestik, sementara laki-laki ditempatkan sebagai kelompok yang berhak mengisi sektor publik. Ideologi semacam ini telah disahkan oleh berbagai pranata dan lembaga sosial, yang ini kemudian menjadi fakta sosial tentang status-status dan peran-peran yang dimainkan oleh perempuan. Fenomena inilah yang menjadi pokok persoalan dalam isu gender yang akan diuraikan dalam makalah ini.

Deskripsi Isu Gender
Perbedaan gender sebagai konstruksi sosio-kultural sebagaimana disinggung sebelumnya telah melahirkan berbagai ketidakadilan bagi kaum perempuan yang menjadikannya “terpasung” dalam lingkaran hegemoni kaum laki-laki. Manifestasi pemasungan tersebut dapat dilihat dalam tiga isu sentral. Pertama, marginalisasi perempuan. Marginalisasi perempuan terjadi sejak dalam rumah tangga dengan bentuk diskriminasi atas anggota keluarga laki-laki dan perempuan. Begitu banyak contoh konstruksi sosial budaya terhadap marginalisasi perempuan, baik yang berlangsung dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sosial. Konstruksi perbedaan peran terbangun dalam lingkungan keluarga sejak anak-anak memasuki masa bermain, dimana anak perempuan lebih diarahkan pada pemilihan peran masak-masakan dan bermain boneka, sedangkan anak laki-laki diarahkan pada pemilihan peran sebagai kepala rumah tangga, dan instrumen permainan berupa mobil-mobilan dan pistol mainan. Selanjutnya, sosialisasi atas perbedaan peran gender berkembang dalam konteks pengambilan peran, dimana anak perempuan lebih diposisikan membantu ibu mengurus rumah dan anak laki-laki ikut mengikuti ayah mencari nafkah.

Dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas, marginalisasi perempuan pun dijumpai dalam dunia kesehatan, ekonomi, politik, dan hukum. Hal ini terjadi karena adanya stereotipe yang dialamatkan kepada mereka. Laki-laki dipersiapkan untuk menjadi tiang keluarga, sedangkan perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga, kalaupun mereka bekerja, hasilnya dianggap tambahan. Akibatnya, pendidikan perempuan dinomorduakan. Posisi subordinasi tersebut memosisikan tugas-tugas kerumahtanggaan dan pengasuhan anak kepada perempuan. Ada hal batasan yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh perempuan dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga.

Kedua, kekerasan (violence) merupakan suatu serangan terhadap fisik, seksual, ekonomi, maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang terjadi pada perempuan umumnya merupakan kekerasan  akibat adanya keyakinan gender. Kekerasan yang berbasis gender, pada dasarnya adalah refleksi dari sistem patriarki yang berkembang di masyarakat. Salah satu contoh bentuk kekerasan gender pada masa bermain adalah ejekan atau olok-olok berupa kata banci yang diterima oleh anak laki-laki jika berperan masak-masakan atau sedang bermain bersama anak perempuan. Pada konteks yang lebih makro, kekerasan timbul sebagai akibat dari anggapan bahwa laki-laki pemegang supremasi dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan. Fenomena demikian oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang sangat wajar jika perempuan menerima perlakuan tersebut. Bahkan kekerasan fisik seperti pemukulan dan penganiayaan atau yang dikenal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi tabu diketahui oleh orang banyak, sehingga terkesan dibungkam dan enggan dilaporkan. Selain itu, kekerasan psikis pun kerap menjadi “nyanyian” bagi ibu rumah tangga akibat hegemoni suami sebagai kepala rumah tangga. Kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual pada dunia kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi acapkali menjadi langganan di kalangan perempuan.

Ketiga, beban kerja (double burden). Pandangan umum bahwa perempuan memiliki sifat kasih sayang, memelihara, rajin, dan tidak pantas menjadi kepala rumah tangga, berakibat pada pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan. Perempuan menerima beban ganda, selain harus bekerja di sektor domestik, mereka masih harus bekerja membantu suami dalam mencari nafkah. Hal ini tidak terlepas dari konstruk budaya patriarki yang beranggapan bahwa perempuan tidak punya hak untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Sebaliknya, ia berhak untuk diatur. Pekerjaan domestik yang dibebankan kepadanya menjadi identik dengan dirinya sehingga posisi perempuan sarat dengan pekerjaan yang beragam macamnya, dalam waktu yang tidak terbatas dan dengan beban yang berlipat, misalnya: memasak, mencuci, menyetrika, menjaga kebersihan kerapian rumah, membimbing anak-anak, plus membantu suami mencari nafkah.

Pekerjaan domestik yang berat tersebut dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi, haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sementara laki-laki dengan peran publiknya menurut kebiasaan masyarakat (konstruk sosial) tidak bersentuhan dengan beban kerja domestik-reproduktif, karena pekerjaan ini dipandang hanya layak dikerjakan oleh perempuan. Pembagian kerja secara dikotomi publik-domestik, dimana pekerjaan di sektor publik mendapat imbalan secara ekonomis, sedangkan sektor domestik sebaliknya. Hal itu menyebabkan hasil kerja perempuan yang terlalu berat dianggap pekerjaan rendah. Realitas tersebut memperkuat pemasungan perempuan yang telah berurat akar dalam kultur masyarakat. Sederetan problematika dalam isu gender tersebut akan dianalisis secara sosiologis pada pembahasan berikut ini.

Analisis Sosiologis atas Isu Gender
Oakley (1972) dalam bukunya yang berjudul Sex, Gender and Society memaknai gender sebagai perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan pula kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin (sex) merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen dan universal berbeda. Sementara gender adalah behavioral differences antara laki-laki dan perempuan yang socially constructed, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh baik laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Konsepsi gender sebagai suatu perbedaan laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan melahirkan perbedaan seperti karakteristik sifat (maskulin vs feminin); ruang lingkup kerja (publik vs domestik); dan fungsi sosial budaya (produksi vs reproduksi) sebagai suatu fakta biologis dan fakta sosial.

Perbedaan tersebut secara teoretis mendapat perhatian analisis yang berbeda. Pada dasarnya perspektif teoretis tentang isu gender dikelompokkan ke dalam dua mainstream, yakni teori nature dan nurture. Teori nature yang dikenal sebagai penganut alamiah, beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh faktor-faktor biologis antara keduanya, sedangkan teori nurture beranggapan bahwa perbedaan ini tercipta melalui proses belajar dari lingkungan sosial. Sebagai sesuatu yang bersifat sosial dan dibuat oleh manusia, maka ada kemungkinan untuk merubah perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak menguntungkan perempuan (Budiman, 1982).

Dalam makalah ini perspektif teoretis yang digunakan untuk menganalisis isu gender diadopsi dari teori-teori familiar dalam kajian sosiologi. Isu gender tidak hanya menjadi domain salah satu bidang keilmuan, dan tidak pula hanya terjadi dalam satu dimensi kehidupan saja, tetapi isu gender bersifat multi-perspektif dan multi-dimensi yang meliputi dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum, dan politik. Karena itu, dipandang cukup relevan digunakan perspektif ganda dalam menganalisis isu gender. Berikut ini akan diuraikan beberapa perspektif teori diantaranya: perspektif struktural (struktural fungsional dan struktural konflik); interaksionisme simbolik; perilaku sosial; dan perspektif postruktural. Kemudian keempat perspektif ini akan dibandingkan untuk menemukan masing-masing determinan teoretisnya.

Perspektif struktural
Sejatinya teori ini tidak secara langsung menyinggung persoalan gender terlebih lagi secara spesifik menyoal isu perempuan. Akan tetapi substansi perspektif ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian atau subsistem, dan saling berkaitan satu sama lain antara agama, pendidikan, struktur politik termasuk keluarga. Masing-masing bagian selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan (equilibrium) dan keharmonisan. Teori struktural fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem. Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat. Dengan demikian, pendekatan teori struktural fungsional relevan diterapkan dalam melihat institusi masyarakat dan keluarga, sehingga dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan posisi gender.

Berkenaan dengan hal tersebut, Parsons dalam kerangka sistemnya menguraikan prasyarat suatu sistem dalam kondisi seimbang (equilibrium). Model analisis Parsons merujuk pada kebutuhan setiap sistem sosial untuk memenuhi persyaratan fungsional yaitu penyesuaian, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola-pola yang laten (Parsons, 1951). Penekanan analisa struktural fungsional Parsons terletak pada mekanisme peningkatan stabilitas dan keteraturan dalam sistem sosial (social order). Dalam konteks diferensiasi gender, prasyarat fungsional yang dimaksud yaitu integrasi secara komplementer antara laki-laki dan perempuan dalam ruang publik dan domestik.

Parsons menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah suatu yang wajar (Umar, 1999). Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-isteri dapat berjalan dengan baik. Apabila terjadi penyimpangan, tumpang tindih antarfungsi, atau justru disfungsional, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Karena itu, keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula. Perspektif ini mengisyaratkan bahwa perbedaan gender memberi kontribusi dalam integrasi masyarakat. Perempuan memelihara kohesi internal rumah tangga, sedangkan laki-laki menghubungkan keluarga dengan dunia yang lebih luas terutama melalui partisipasi dunia kerja. Menurut Parsons peran laki-laki yang demikian itu dinamakan peran instrumental.

Selanjutnya Parsons menjelaskan bahwa masyarakat menjalankan perilaku gender melalui variasi alat-alat kontrol sosial misalnya orang akan masuk dalam definisi kultural gender yang memproduksi identitas gender yang akan dimiliki oleh mereka. Artinya, sejak lahir mereka sudah memiliki fondasi tentang peran yang akan dijalani dalam masyarakat. Kultur merupakan kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Selain itu, kultur juga menengahi interaksi antar aktor, mengintegrasikan kepribadian dan menyatukan sistem sosial. Jadi di dalam sistem sosial, sistem diwujudkan dalam nilai dan norma serta sistem kepribadian (Parsons, 1951). Norma kultur terinternalisasi pada aktor dan terinstitusionalisasi pada sistem sosial. Artinya pengaturan kebutuhan individu dipengaruhi oleh orientasi dan harapan peran. Gender terintegrasi ke dalam masyarakat baik secara kultur maupun moralitas. Norma tradisional juga mengambil andil dalam memperkuat dan melanggengkan fungsi-fungsi komplementer perempuan dan laki-laki.

Diferensiasi peran gender yang “baik-baik saja” sebagaimana pandangan struktural fungsional mendapat kecaman dari penganut teori konflik. Perspektif konflik dibangun untuk menentang secara vis a vis dengan teori fungsionalisme struktural. Teoritisi konflik melihat bahwa masyarakat senantiasa berada dalam konflik kontinum di antara kelompok. Bertentangan dengan para fungsionalis yang melihat keadaan normal masyarakat sebagai suatu keseimbangan yang mantap. Perspektif konflik secara luas terutama didasarkan pada karya Marx yang melihat pertentangan dan eksploitasi kelas sebagai penggerak utama kekuatan-kekuatan dalam sejarah. Teoretisi konflik memandang masyarakat sebagai terikat bersama karena kekuatan dari kelompok atau kelas yang dominan. Mereka mengklaim bahwa nilai-nilai bersama (common value) sebagai suatu ikatan pemersatu tidaklah benar-benar suatu konsensus.

Dalam masalah gender, teori sosial konflik sering diidentikkan dengan teori Marx, karena begitu kuatnya pengaruh Marx di dalamnya. Marx kemudian dilengkapi oleh Engels, mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan laki-laki-perempuan (suami-isteri) tidak ubahnya dengan hubungan proletar dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat.

Seiring dengan pandangan Marx, Friedrich Engels dalam bukunya The Origin of the family, Private property and the State (1884) menyatakan bahwa sistem kapitalisme mengintensifkan dominasi laki-laki. Pasalnya, kapitalisme menciptakan kesejahteraan dengan memberdayakan laki-laki; perluasan ekonomi kapitalis tergantung pada definisi perempuan sebagai konsumen; mendukung laki-laki bekerja di pabrik dan perempuan bekerja di rumah; munculnya kapitalisme dan patriarki ini membuat laki-laki mendominasi perempuan di segala bidang (Ritzer, 2012). Engels menganalisis kehidupan masyarakat kapitalis primitif sampai kapitalisme awal. Pada masa ini perempuan banyak berkerja disektor domestik akibatnya perempuan tidak memiliki nilai pasar karena sistem kapitalisme berkaitan dengan sistem pasar.

Menurut teori ini, keluarga bukanlah sebuah kesatuan yang normatif, harmonis, dan seimbang, melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Keragaman biologis yang menciptakan peran gender dianggap konstruksi budaya, sosialisasi kapitalisme, atau patriarki. Menurut para feminis Marxis dan sosialis institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama, sehingga usaha untuk menciptakan  perfect equality (kesetaraan gender 50/50) adalah dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya (Megawangi, 1999).

Perspektif interaksionisme simbolik
Manusia dalam proses interaksinya senantiasa menggunakan sarana berupa simbol-simbol. Setiap simbol memiliki makna tersendiri berdasarkan konteks sosial budaya yang dikonstruksi melalui proses sosialisasi dan internalisasi. Karena itu tidak semua individu mampu mengetahui seluruh makna simbol-simbol yang digunakan oleh setiap masyarakat. Pemahaman atas makna simbol sebagai sarana berinteraksi merupakan ruang kajian teori interaksionisme simbolik. Teori ini pada mulanya merupakan aliran sosiologi Amerika yang lahir dari tradisi psikologi. Interaksionisme simbolik merupakan sebuah perspektif yang bersifat sosial psikologis yang terutama relevan untuk penyelidikan sosiologis. Teori ini akan berurusan dengan struktur-struktur sosial, bentuk-bentuk konkret dari perilaku individual atau sifat-sifat batin yang bersifat dugaan. Interaksionisme simbolik memfokuskan diri pada hakikat interaksi, pada pola-pola dinamis dari tindakan sosial dan hubungan sosial.

Kaum interaksionisme simbolik mengetengahkan dimensi yang terabaikan dalam analisa sosiologi, yaitu analisa aspek-aspek perilaku manusia yang subjektif dan interpretatif. Dalam pandangan interaksionis simbolis manusia bukan dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur atau situasi objektif, tetapi paling tidak sebagian merupakan aktor-aktor yang bebas. Meski para penganut teori interaksionisme simbolik terdapat perbedaan pandangan, namun menurut Turner (1982) meskipun di antara penganut tokoh tersebut berbeda tetapi mereka sepakat mengenai beberapa hal. Pertama, terdapat kesepakatan bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol. Kedua, manusia memakai simbol untuk saling berkomunikasi. Ketiga, manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran (role taking). Keempat, masyarakat tercipta, bertahan, dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk mendefinisikan, untuk melakukan renungan, dan untuk melakukan evaluasi.

Dalam konteks diferensiasi gender, jenis kelamin (seks) digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan unsur biologis dan anatomi tubuh. Laki-laki memiliki penis, testis, memproduksi sperma dan ciri-ciri biologis lainnya, sedangkan perempuan mempunyai alat reproduksi seperti rahim, dan saluran-saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, vagina, mempunyai  payudara dan air susu, dan alat biologis perempuan lainnya. Anatomi tersebut secara biologis menjadi atribut yang selamanya melekat pada setiap manusia dan diperjelas sebagai simbol melalui konstruksi sosial.

Atribut biologis tersebut kemudian dikonstruksi menjadi simbol identitas gender yang terpola dalam maskulin versus feminin. Simbol sosial ini menjadi sarana dalam berinteraksi. Pengetahuan akan diri seseorang adalah laki-laki atau perempuan (gender identity) telah disosialisasikan sejak bayi hingga dewasa. Pemberian simbol ini secara jelas dalam berbagai bentuk, misalnya cara berpakaian. Kostum anak perempuan biasanya menggambarkan peran feminin seperti putri, ratu cantik, peri, atau penari balet. Anak perempuan juga cenderung mengenakan kostum berbentuk binatang atau makanan, seperti kupu-kupu, dan lolipop, sedangkan kostum anak laki-laki biasanya seperti kostum ksatria, polisi, tentara, koboi, penjahat, punk, monster dan simbol-simbol kematian, seperti drakula. Identitas gender ini mengkonstruk secara simbolik dunia gender ke dalam dua kategori, yakni maskulin dan feminin.

Dalam konteks ini, menurut Mead (Ritzer dan Goodman, 2005) diri mengalami perkembangan melalui proses sosialisasi. Ada tiga tahapan dalam proses sosial, yakni pertama tahap bermain (play stage). Pada tahap ini seorang anak memainkan peran-peran dari orang-orang yang dianggap penting baginya. Sebagai contoh, anak laki-laki cenderung memainkan peran sebagai sosok ayahnya, sementara anak perempuan memainkan peran sebagai seorang ibu seperti masak memasak. Pada tahap ini juga seorang anak sudah mampu memainkan peran seperti dokter, polisi, tentara, guru, dan lain sebagainya. Tahap kedua adalah pertandingan (game stage). Pada tahap ini seorang anak sudah memasuki organisasi yang lebih tinggi, ia tidak hanya mengerti perannya, tetapi juga memahami peran orang lain dalam kelompoknya. Tahap ketiga adalah generalized other, yakni seorang individu mampu berperan sesuai dengan harapan-harapan, kebiasaan-kebiasaan, dan nilai-nilai umum dalam masyarakat.

Interaksionisme simbolik mengidentifikasi bahwa individu berusaha memelihara identitas gendernya di berbagai situasi serta memahami bagaimana arti menjadi perempuan atau laki-laki. Terdapat tiga premis utama yang dapat menjelaskan proses konstruksi identitas gender dalam perspektif teori interaksionisme simbolik. Pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu. Sebagai contoh, kaum laki-laki memosisikan perempuan dalam konteks domestik karena identitas gendernya yang feminin. Perempuan dipandang lebih tepat mengurus rumah karena memiliki sifat estetik, rapi, dan penyayang. Kedua, makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain. Poin ini sangat jelas bahwa pemberian peran gender ditentukan oleh hasil sosialisasi melalui interaksi sejak anak-anak hingga dewasa. Ketiga, makna-makna tersebut kemudian direvisi, dirubah, dan disempurnakan melalui proses interaksi.  Ketiga premis ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa identitas gender yang terpola pada dua kutub feminin bagi perempuan dan maskulin bagi laki-laki sifatnya dapat dipertukarkan (direvisi) secara sosial.

Perspektif perilaku sosial
Perspektif perilaku sosial dalam ilmu sosial sering juga disebut sebagai pendekatan behavioristik. Fokus utama perspektif ini terletak pada pandangan bahwa setiap perilaku manusia sebagai hasil interaksi memiliki orientasi tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pelaku tindakan tersebut. Dengan kata lain, fokus kajian perilaku sosial yang konkret-realistis adalah perilaku manusia yang tampak serta memungkinkan perulangan (reinforcement). Perspektif ini memahami kenyataan sosial berada dalam hubungan stimulus-respon (mekanistik) yang dialami individu ketika berhadapan dengan lingkungan sosialnya. Individu pada dasarnya memberi tanggapan (respon) sosial karena mendapatkan stimulus (rangsangan) yang datang dari luar dirinya. Rangsangan ini berasal dari individu atau dari lingkungan sosial yang lebih besar, seperti keluarga atau institusi politik.

Dalam konteks teori behavioral, diferensiasi gender berawal dari perbedaan secara biologis yang menjadi dasar perbedaan persepsi, sikap, dan perilaku gender. Artinya, stereotype gender merupakan manifestasi dari sifat feminin dan maskulin yang secara mekanis mendorong perbedaan perilaku di antara keduanya. Pelanggengan stereotype gender terjadi melalui proses pertukaran sosial, baik secara ekstrinsik maupun intrinsik. Bagi pihak perempuan, potensi kasih sayang menjadi modal dasar pertukaran sosial kepada kaum laki-laki. Sementara di pihak laki-laki memberikan perlindungan (fisik dan ekonomi). Dalam kerangka teori social exchanges (Blau, 1964), dinyatakan bahwa di dalam dinamika dan mekanisme masyarakat terjadi interaksi sosial yang di dalamnya terkandung pertukaran sosial (social exchanges). Interaksi sosial dapat bertahan karena terjadi pertukaran sosial yang saling menguntungkan. Proses ini berjalan secara mekanis, baik sadar maupun tidak sadar telah memosisikan perbedaan peran gender. Perempuan dilegitimasi secara sosial pada domain domestik, dan laki-laki pada kiprah publik.

Karena ada anggapan (stereotype) bahwa perempuan lebih cocok untuk mengerjakan pekerjaan domestik, maka akibatnya seluruh pekerjaan rumah tangga dibebankan pada perempuan. Persoalan terdapat pada keluarga yang tergolong miskin, karena penghasilan suami tidak mencukupi, maka istri turut bekerja, sehingga pada keluarga ini perempuan bekerja di luar dan di dalam rumah. Pekerjaan di dalam rumah seperti mendidik anak (mengajari anak belajar), dan pekerjaan rumah tangga lainnya semua menjadi beban perempuan, meskipun perempuan dalam keluarga tertentu menjadi pencari nafkah utama (suami tidak bekerja). Jadi beban perempuan demikian berat. Ini juga sebuah bentuk ketidakadilan yang diterima oleh perempuan di dalam masyarakat dan rumah tangganya. Pada keluarga yang kaya beban untuk pekerjaan rumah tangga dapat dialihkan pada pembantu rumah tangga yang umumnya juga perempuan.

Stereotype merupakan bentuk ketidakadilan yang umumnya dialami oleh perempuan. Beberapa contoh stereotype yang merugikan perempuan, diantaranya: (1) perempuan dipandang pesolek, suka menarik perhatian laki-laki. Stereotype gender yang demikian dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. Ironisnya, yang disalahkan adalah perempuan atau yang dikenal dengan istilah blaming the victim; (2) asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa tugas utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga dan melayani suami, sehingga jika perempuan bekerja, maka hasil pekerjaannya dipandang sebagai penghasilan tambahan, walaupun lebih banyak daripada penghasilan suaminya; (3) laki-laki dipandang sebagai tulang punggung keluarga, sehingga meskipun suami tidak bekerja, maka pekerjaan rumah tangga tetap menjadi tanggung jawab perempuan; dan (4) ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dianggap pekerjaan yang tidak bermoral, misalnya pekerjaan yang dilakukan dimalam hari, pekerjaan di industri perhotelan, pelayan tempat minum, yang tentunya merugikan perempuan.

Mekanisasi peran ini semakin memupuk posisi subordinasi perempuan dalam kungkungan kasur, sumur, dan dapur. Subordinasi semakin berurat akar melalui keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Pandangan gender yang memandang perempuan lebih emosional, lebih lemah daripada laki-laki, maka perempuan tidak mampu memimpin, sehingga perempuan tidak perlu diberikan pekerjaan yang penting. Beberapa bentuk subordinasi yang dialami oleh perempuan, misalnya: (1) menomorduakan kesempatan pada perempuan untuk memperoleh pendidikan jika dalam rumah tangga memiliki keterbatasan sumber daya; (2) mengorbankan anak perempuan untuk masuk pasar kerja demi membantu membiayai saudara laki-lakinya untuk sekolah; (3) memiliki peluang yang rendah untuk memperoleh jabatan karir maupun jabatan politik tertentu, dan jika karena kemampuannya perempuan mampu menempati posisi penting sebagai pimpinan, bawahannya yang berjenis kelamin laki-laki seringkali merasa tertekan. Menjadi bawahan seorang perempuan menyebabkan laki-laki merasa “kurang laki-laki”; (4) bagian waris perempuan di beberapa agama lebih sedikit daripada laki-laki; dan (5) dipandang sebagai orang belakang (pengikut).

Perspektif postruktural
Ruang teoretis yang banyak memberi analisis tentang gender adalah tradisi postruktural. Diskursus seputar gender berawal dari kontroversi makna tentang tubuh yang diasosiasikan dengan feminin, perempuan, atau wanita selalu dianggap rendah. Dalam tradisi keagamaan, tubuh perempuan selalu mendapat perlakuan khusus dengan menolaknya terlibat dalam upacara keagamaan disaat mengalami siklus bulanan karena dianggap kotor dan menjijikkan yang dapat menghilangkan kesakralan ritual keagamaan. Dalam sejarah panjang kemanusiaan, perempuan sering dipandang sebagai makhluk yang lemah, subordinat, dan inferior, bahkan perempuan didefinisikan sebagai other. Hal itu bukan karena dia memiliki esensi yang lain, tetapi lebih karena wacana memang memproduksinya demikian. Wacana inilah yang menjadi titik fokus “perlawanan” perspektif postruktural.

Perspektif postruktual dari kalangan feminis berpandangan bahwa sejarah ditulis dari sudut pandang pria dan tidak menyuarakan peran wanita dalam membuat sejarah dan membentuk struktur masyarakat. Sejarah yang ditulis kaum pria telah menciptakan bias dalam konsep kodrat manusia, potensi dan kemampuan gender, dan dalam pengaturan masyarakat. Bahasa, logika dan struktur hukum diciptakan oleh kaum pria dan memperkuat nilai kepriaan (logosentrisme maskulin). Dengan menyatakan “kepriaan” sebagai norma, maka “kewanitaan” adalah deviasi dan budak interpretasi dari norma. Hal ini merupakan hegemoni dalam konsep dan penguatan hukum dan kekuasaan patriarki. Kaum feminis menantang dan membongkar (dekonstruksi) kepercayaan atau mitos bahwa pria dan wanita begitu berbeda, sehingga perilaku tertentu bisa dibedakan atas dasar perbedaan gender.

Gender menurut kaum feminist diciptakan atau dibentuk secara sosial bukan secara biologis. Sex menentukan penampilan fisik, kapasitas reproduksi, tetapi tidak menentukan ciri-ciri psikologis, moral atau sosial. Berkenaan dengan konstruksi perbedaan peran gender, Bourdieu (1995) menggunakan istilah habitus yang dimaksudkan sebagai struktur kognitif yang menghubungkan individu dan realitas sosial. Habitus merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu berhubungan dengan individu lain dalam jaringan struktur objektif yang ada dalam ruang sosial. Habitus merupakan produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Dengan kata lain, habitus merupakan hasil pembelajaran lewat pengasuhan, aktivitas bermain, dan juga pendidikan masyarakat.

Pembelajaran ini berjalan secara halus sehingga individu tidak menyadari hal ini terjadi pada dirinya. Jadi habitus bukan pengetahuan bawaan. Habitus mendasari field yang merupakan jaringan relasi antar posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran individu. Field semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan. Habitus memungkinkan manusia hidup dalam keseharian mereka secara spontan dan melakukan hubungan dengan pihak-pihak di luar dirinya.

Pada pandangan lain, Jacques Lacan menunjukkan bahwa kebudayaan manusia dikuasai oleh bahasa karena pikiran, perasaan, dan perilaku manusia pada dasarnya dikuasai oleh struktur dan sistem bahasanya. Karena itu, berbicara tentang gender ataupun hubungan kekuasaan antara laki-laki dengan perempuan, tidak dapat dilepaskan dari bahasa. Berkenaan dengan hal tersebut, Jacques Derrida (Ritzer, 1997) menawarkan suatu dekonstruksi yang berarti membongkar tradisi gender, sehingga gagasan ataupun ideologi yang ada di baliknya, tidak saja terpahami, tetapi dirumuskan kembali secara lebih tepat.

Interupsi teoretis tidak hanya dilancarkan oleh postruktural, melainkan juga diamini oleh teoritisi kritis. Berpikir kritis berarti berpikir dialektis, yaitu berpikir secara totalitas timbal balik. Totalitas berarti keseluruhan yang mempunyai unsur-unsur saling bernegasi (mengingkari atau diingkari), berkontradiksi (melawan atau dilawan), dan saling bermediasi (memperantarai atau diperantarai). Dalam konteks marginalisasi perempuan, perspektif teori kritis menuding teori klasik sebagai kedok pelestarian keadaan yang ada (status quo). Padahal menurutnya, realitas yang ada itu adalah realitas semu yang menindas, oleh karena itu harus dibongkar dengan jalan mempertanyakan mengapa sampai menjadi realitas yang demikian. Teori kritis lahir untuk membuka seluruh selubung ideologis yang tidak rasional yang telah melenyapkan kebebasan dan kejernihan berpikir manusia modern.

Emansipasi atau pembebasan menjadi pembahasan utama teori kritis. Mereka menginginkan manusia bebas dari ketidaktahuan, hubungan yang mendominasi, dan kondisi komunikasi dan pemahaman yang menyimpang yang membuat kemampuan manusia tidak terhiraukan untuk membuat masa depan mereka sendiri melalui kemauan dan kesadaran penuh. Agar terwujud suatu emansipasi, Habermas (1981) mengajukan mekanisme komunikasi dan intersubjektif dialog dengan prinsip discourse ethics, yaitu inklusif dan demokratis. Bersifat inklusif maksudnya mampu mengakomodasi kepentingan dan nilai masing-masing pihak, begitu juga demokratis yang diharapkan semua pihak dapat mengajukan alasan yang rasional dalam sebuah komunikasi sosial. Dengan discourse ethics ini diharapkan emansipasi terwujud, dapat menyelesaikan segala isu-isu politik yang ada, mencapai pengertian bersama, dan menemukan metode norma yang baik bagi semua pihak.

Peran strategis gerakan perempuan akan ditunjukkan dengan kemampuannya untuk menciptakan wilayah publik yang makin bebas (the free public sphere) dari dominasi negara. Sebagaimana ditekankan oleh Habermas bahwa perkembangan civil society sangat ditentukan sampai sejauh mana publik memiliki wilayah yang bebas dari dominasi negara. Lebih dari itu, masyarakat komunikatif sebagai masyarakat ideal yang dicita-citakan oleh Habermas bukanlah masyarakat yang melakukan kritik lewat revolusi dengan kekerasan, melainkan lewat argumentasi melalui diskusi publik yang bebas dominasi. Sementara yang dimaksudkan sebagai  civil society adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain oleh kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self generating), dan keswadayaan (self supporting).

Karena itu, perspektif feminis bertujuan untuk membongkar kekuasaan dan batas-batas pembagian kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah penggolongan kelas berdasarkan jenis kelamin (genderisasi). Pada konteks kekuasaan, gerakan feminis diawali dari gerakan untuk mendapatkan hak memilih (the right to vote). Bermula dari titik inilah, masa-masa selanjutnya bermunculan teori-teori feminis, mulai dari  feminisme liberal sampai ekofeminisme. Pertama, feminisme liberal berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Karena itu, perlu diintegrasikan perempuan secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik.

Kedua, feminisme sosialis bertujuan mengadakan restrukturisasi  masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan division of labour, termasuk di dalam keluarga. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori praxis marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan kelas yang tidak diuntungkan. Ketiga, feminisme radikal. Teori ini hampir sama dengan teori feminisme marxis-sosialis, akan tetapi teori ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan.

Keempat, ekofeminisme. Pandangan ini muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok. Teori ini mempunyai konsep yang bertolak belakang dengan tiga teori feminisme modern. Menurutnya, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke dunia maskulin yang tadinya didominasi oleh laki-laki adalah tidak lagi menonjolkan kualitas femininnya, tetapi justru menjadi tiruan laki-laki (male clone) dan masuk dalam perangkap sistem maskulin yang hierarkis. Masuknya perempuan ke dunia maskulin (public domain) telah menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin, sehingga justru yang terjadi adalah kompetisi, self-centered, dominasi, dan eksploitasi.

Analisis Perbandingan
Perbedaan gender dalam perspektif struktural fungsional merupakan “kodrat sosial” yang harus diterima (taken for granted). Ia merupakan fakta sosial yang bersifat eksternal dan memaksa. Perspektif ini menekankan pada keteraturan (order) dalam masyarakat. Relasi sosial antara laki-laki dan perempuan harus tetap dalam koridor fungsional, integrasi, keseimbangan, dan mempertahankan pola (status quo). Setiap individu harus tunduk pada kolektiva sosial yang menjadi nilai bersama (common value), karena pada setiap perbedaan (laki-laki dan perempuan) bersifat fungsional dalam menunjang eksistensi suatu sistem, baik dalam ruang lingkup negara, masyarakat, maupun keluarga. Sesuai dengan prinsip konsensus dan keharmonisan yang dianut, struktural fungsional menganggap bahwa pembagian kerja antara suami dan istri dalam keluarga dianggap pengaturan yang paling sesuai, agar dalam kehidupan berkeluarga laki-laki dan perempuan dapat saling melengkapi. Singkatnya, analisis struktural fungsional menekankan bagaimana maskulinitas dan feminitas didefinisikan secara komplementer.

Berbeda dengan perspektif teori konflik, para fungsionalis gagal mengajukan pertanyaan, “secara fungsional bermanfaat untuk siapa?”. Para teoritisi konflik menuding para fungsionalis yang berasumsi bahwa keseimbangan yang serasi hanya bermanfaat bagi pihak laki-laki, dan merugikan pada pihak perempuan sebagai the second sex. Para teoritisi konflik memandang keseimbangan suatu masyarakat yang serasi sebagai suatu khayalan dari mereka yang tidak berhasil mengetahui bagaimana kelompok yang dominan telah membungkam mereka yang dieksploitasi. Teori konflik memandang nilai-nilai bersama (common value) sebagai suatu ikatan pemersatu yang diciptakan oleh kelompok atau kelas yang dominan (laki-laki) untuk memaksakan nilai-nilai serta peraturan mereka terhadap semua orang. Analisis teori konflik  tentang gender berpusat pada isu kekuasaan akibat adanya realitas perbedaan gender secara historis yang menguntungkan laki-laki. Hal ini berarti peran laki-laki dan perempuan tidak saling melengkapi.

Sementara dalam perspektif teori simbolik, gender merupakan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Gender membedakan struktur setiap aspek kehidupan sosial manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Sebagai  konsep dalam analisis sosial, gender mengacu pada seperangkat sifat, peran, dan tanggung jawab yang melekat secara simbolik pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial budaya.

Teori interaksionisme simbolik menjelaskan diferensiasi peran gender sebagai sesuatu yang dikonstruk. Sementara perspektif perilaku sosial memahami relasi gender dalam hubungan stimulus-respon secara mekanistik dialami individu ketika berhadapan dengan lingkungan sosialnya. Diferensiasi gender berawal dari perbedaan sifat yang menjadi dasar perbedaan persepsi, sikap, dan perilaku gender. Interaksi sosial dapat bertahan karena terjadi pertukaran sosial yang saling menguntungkan. Pandangan lain bernada kritis datang dari teoretisi postruktural. Pada dasarnya kaum postruktural mengkritik logosentrisme yang banyak didominasi oleh nilai-nilai maskulin. Karena itu, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki peran-peran di sektor publik.

Tabel perbandingan teori sosiologi tentang isu gender
Perbandingan
Struktural
Interaksionisme Simbolik
Perilaku sosial
Postruktural
Fungsional
Konflik
Asumsi Dasar
Determinis
Revolusionis
Konstruktivis
Mekanistis
Emansipatoris
Arah Kajian
Status Quo Gender
Bias Gender
Identitas Gender
Stereotype Gender
Gerakan Feminisme
Perbedaan Gender
Diferensiasi Fungsional
Superior vs Inferior
Maskulin vs Feminin
Rasional vs Emosional
Kesetaraan
Domain Peran Gender
Integral-Komplementer
Dikotomi  Biner
Produksi vs Reproduksi
Publik vs
Domestik
Dekonstruksi Peran
Sumber Penindasan
Sistem Nilai
Hegemoni
Simbol Patriarki
Subordinasi
Logosentrisme Maskulin
Eksistensi Penindasan
Beban Kerja
Alienasi/
Marginalisasi
Kekerasan Simbolik
Kekerasan Mental
Budak Interpretasi

Simpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan gender yang mencuat baik dalam bentuk marginalisasi, kekerasan, dan beban kerja merupakan produk sosio-kultural, bukan dominasi biologis, terlebih lagi sebagai kodrat dari Tuhan. Anatomi biologis laki-laki dan perempuan secara alami hanyalah penanda atas eksistensi maskulinitas dan feminitas. Kedua sifat tersebut secara sosial dapat dipertukarkan, dan karena itu domain publik dan domestik yang menjadi arena “perselisihan” pun sekedar simbol. Oleh karena itu, ia dapat direvisi, direkonstruksi, dan didekonstruksi melalui proses interaksi sosial. Fenomena bias gender terjadi ketika dalam kondisi sosial budaya memosisikan sifat maskulin dan feminin secara terpisah dalam lingkaran hegemoni secara dikotomis. Sementara dalam gender secara proporsional (fifty-fifty), maka boleh jadi  ditemukan kasus pemasungan laki-laki karena identitas gender dapat dipertukarkan. Terlepas dari perdebatan laki-laki atau perempuan yang terpasung, namun yang jelas bahwa kelas superior-penguasalah yang akan memasung. Dalam konteks ini kekuasaan dapat bersumber dari politik, ekonomi, keperkasaan seksual dan sensual.

Daftar Pustaka
Blau, P. 1964. Exchange and Power in Social Life. New York: Wiley.; Bourdieu, Pierre. 1995. Outline of A Theory of practice. New York: Cambridge.; Budiman, Arief. 1982. Pembagian Kerja Secara Seksual. Jakarta: Gramedia.; Fakih, Mansour. 1997. Gender dan Transformasi sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.; Habermas, Jurgen. 1981. The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press.; Megawangi, Ratna. 1999.  Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender. Bandung: Mizan.; Mulia, Siti Musdah. 2004.  Islam Menggugat Poligami.  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.; Oakley, A. 1972. Sex, Gender and Society. New York: Harper Colophon.; Parsons, Talcott. 1951. The Social System. London: Routledge & Kegal Paul.; Ritzer, George. 1997. Postmodern Social Theory. New York: McGraw Hill.; Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.; Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media.; Turner, Jonathan H. 1982. The Structure of Sociological Theory. Illionis: Dorsey Press.; Umar, Nasaruddin. 1999.  Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur’an. Jakarta: Paramadina.

Keterangan:
Dipresentasikan dalam diskusi terbatas Kelas S3 Sosiologi Angkatan 2012. Mata Kuliah Isu-Isu Mutakhir Sosiologi dan Antropologi. Dosen Pengampuh Mata Kuliah: Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, MS
Share this article :

Poskan Komentar

Portal Resmi Program Studi S3 Sosiologi - Pascasarjana Universitas Negeri Makassar